Bahas Asumsi Dasar ESDM, Komisi VII Soroti Tren Lifting Migas yang Menurun

27-08-2024 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024). Foto : Oji/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI kembali memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rangka rapat kerja membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025. Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman yang memimpin rapat ini mengatakan, pihaknya menyoroti lifting minyak dan gas bumi (migas) yang trennya menurun dan berharap dalam rapat kali ada respons positif dari Kementerian ESDM.


"Pak Presiden dan juga Pak Menteri dalam beberapa kesempatan sudah cukup menyinggung terkait lifting migas kita yang secara tren menurun. Artinya ada harapan besar dari kami Komisi VII yang mudah-mudahan nanti di dalam raker ini bisa direspons secara positif juga oleh temen-temen Kementerian ESDM bahwa ada satu narasi besar yaitu optimisme," ungkapnya dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).


Dalam rapat ini, disetujui juga asumsi sektor ESDM yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, diantaranya ICP disepakati US$ 82 per barel dan total lifting minyak dan gas kita yaitu 1,610 juta barel minyak per hari. Yang mana, secara rincian lifting ini dibagi menjadi lifting minyak 605 ribu barel minyak per hari dan lifting gas 1,005 jua per hari.


”Masuk sekarang ke volume BBM dan LPG bersubsidi Volume BBM bersubsidi kita yaitu disepakati setiap terbagi menjadi 2, yaitu minyak tanah 0,5 juta kiloliter, setuju? Minyak solar 18,89 juta kiloliter, setuju? Total yaitu menjadi 19,41 juta kiloliter, setuju ya?,” tanya Maman yang kemudian dijawab ’setuju’ oleh seluruh peserta rapat.


Lebih lanjut, dalam rapat ini disepakati juga volume LPG 3 kg menjadi 8,2 juta metrik ton, subsidi  minyak solar tetap dengan angka Rp 1.000 per liter, dan subsidi listrik naik kurang lebih Rp 10 triliun menjadi Rp 90,22 triliun. Maman pun secara khusus meminta kepada Dirut PLN untuk memperhatikan ketersediaan listrik daerah-daerah tertinggal dan termarginal, termasuk pedalaman daerah timur dan Kalimantan.


”Titipan saya dalam forum ini, tolong daerah-daerah yang agak sedikit termarginalkan seperti Indonesia Bagian Timur, Pak Dirut, terus Kalimantan yang di pedalaman itu jaringan listriknya dilanjutkan. Dan perbaikan data penerima subsidi listrik menjadi catatan karena ini angkanya luar biasa lumayan naik tinggi ini,” pungkasnya. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...